You are here: HomeHumas Takalar
Humas Takalar

Humas Takalar

Saturday, 11 November 2017 03:42

SEMINAR KESEHATAN NASIONAL

Dinas kesehatan selenggarakan seminar nasional dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional yang Ke-53 Tk. Kabupaten Takalar dengan mengangkat Tema Sehat Keluargaku Sehat Indonesiaku, bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar, yang di buka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kab. Takalar DR. Ir. H. Nirwan Nasrullah, M.Si mewakili = Bupati Takalardihadiri Sekretaris Dinas Kesehatan Sapriady, S. Kep, Ns, M. Kes,ketua PPNI H. Muh. Suaib, SKM, M.Kes, ketua Stikes Tanawali Persada Fatmawati, S.Kep, Ns. Sabtu, 11 Nopember 2017.

Wahyuni Rahim, Skep.,Ns selaku ketua panitia memaparkan seminar kesehatan ini merupakan rangkaian acara dari hari Kesehatan Nasional dimana jumlah peserta yang mengikuti seminar ini berjumlah + 500 Peserta.

Sekda Takalar dalam sambutannya mengatakan seminar kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka Hari Kesehatan nasional yang Ke-53 Tk. Kab. Takalar ini dengan mengangkat Tema Sehat Keluargaku Sehat Indonesiaku adalah bagian dari perhatian dan komitmen Pemda untuk terus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan menuju peningkatan kualiitas kesehatan masyarakat.

Lanjut dikatakan sejalan dengan perkembangan dan dinamika kesehatan masyarakat di kabupaten Takalar saat ini yang mengalami perubahan ke arah yang positif, dimana selama 2 tahun terakhir ini Pemda telah naik 2 tingkat  kearah yang lebih baik lagi dari daerah-daerah yang ada di Sulawesi selatan menurut informasi kesehatan Pemrov Sulsel, ini membuktikan kinerja kita lebih baik sehingga masyarakat sadar tentang hidup berperilaku sehat.

 

Dok. Humas & Protokol)

Telah berlangsung Upacara Peringatan Hari Pahlawan Tingkat Kab. Takalar di Lapangan upacara Kantor Bupati Takalar yang dipimpin langsung oleh Sekda Takalar DR. Ir. H. Nirwan Nasrullah, M.Si mewakili Bupati Takalar Selaku Inspektur upacara. Dihadiri Ketua dan Anggota DPRD Kab. Takalar, para Anggota Forkopimda, para Asisten Setda, para Staf Ahli Bupati Takalar, para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kab. Takalar, Staf ASN Lingkup Pemda Takalar, Personil TNI/Polri Takalar, Anggota Satpol PP, para Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Keluarga Pahlawan, serta perwakilan siswa-siswi Tk. SMP dan SMA di Kab. Takalar. Jum’at, 10 Nopember 2017.   

Sekda Takalar dalam membacakan amanat seragam tertulis Menteri Sosial RI pada upacara Peringatan Hari Pahlawan 10 Nopember 2017 tersebut mengatakan diantaranya bahwa peristiwa pertempuran 10 november, inspirasi dari RA Kartini, ikrar sumpah pemuda, lagu kebangsaan Indonesia Raya, kebernian dari kwee Kek Beng, Kimtmen dari Johannes Leimena, Syair Yaa Ahlal Wathan dan berbagai karya cipta yang menggerakkan ruh pendahulu kita, berperan besar sebagai penanda estetik – heroic, sebagai energy penggerak arek-arek Suraboyo yang dibantu dengan semangat solidaritas dan bela rasa oleh seluruh Rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan RI.

Lanjut dibacakan, semangat kebangsaan kita yang juga kita kenang hari ini di Hari pahlawan adalah sebuah nasionalisme yang dilandasi oleh kemanusiaan universal bukan nasionalisme yang sempit. Sebuah nasionalisme yang oleh bung Karno diikrarkan bahwa “My nasionalisme is humanity”.

Dalam amanah tertulisnya, Menteri Sosial mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk terus berjuang, bekerja, berkarya menjadi pahlawan bagi diri sendiri, pahlawan bagi lingkungan, pahlawan bagi masyarakat maupun pahlawan bagi negeri ini.

Upacara dirangkaikan dengan pemberian bingkisan oleh Sekda Takalar kepada 35 orang  keluarga Pahlawan di Kab. Takalar. Dilanjutkan dengan ziarah dan tabur bunga ke Taman Makam Pahlawan Polongbangkeng serta anjangsana ke 2 rumah keluarga pahlawan yang berlokasi di kelurahan palleko Kab. Takalar.

 

Dok. Humas & Protokol)

Thursday, 09 November 2017 03:37

PERESMIAN JALAN PADJONGA DAENG NGALLE

Dalam Rangka ulang tahun Kota Makassar yang Ke-410 Tahun, Pemkot Makassar melakukan penggantian nama jalan dari sebelumnya jalan Kakatua menjadi Jalan Padjonga Daeng Ngalle yang peresmiannya dilakukan langsung oleh Walikota Makassar, Muh. Ramdhan Pomanto. Hadir dalam acara peresmian jalan tersebut yakni keluarga besar atau keturunan dari H. Padjonga Daeng Ngalle yang diwakili langsung oleh cucu beliau yaitu Andi Makmur A. Sadda, MM, Wabup Takalar H. M. Natsir Ibrahim, SE, Sekda Takalar DR. Ir. H. Nirwan Nasrullah, M.Si, Ketua DPRD Kab. Takalar Muh. Djabir Bonto, SE.,MM, SKPD Kota Makassar dan Takalar, Forkopimda dari kota Makassar dan Takalar, Tokoh Adat Masyarakat se-Kab. Takalar serta masyarakat takalar yang turut serta menghadiri acara peresmian jalan. Kamis, 09 Nopember 2017.

Andi Makmur A. Sadda selaku keturunan langsung dari H. Padjonga Daeng Ngalle mengatakan ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri dan keluarga sekaligus kebanggaan terbesar buat masyarakat terkhusus masyarakat Takalar karena ini merupakan suatu penghargaan besar dari pemerintah terkhusus dari Pemerintah kota Makassar.

Wakil Bupati Takalar H. M. Natsir Ibrahim,SE dalam sambutannya mengatakan penetapan jalan ini merupakan moment hari jadi Kota Makassar yang ke 410 Tahun dan menjadi sebuah kebanggaan tersendiri bagi Pemda masyarakat Takalar khususnya juga bagi Indonesia karena ini menjadi bukti sebagai pahlawan nasional. Penetapan jalan Padjonga Daeng Ngalle yang diabadikan menjadi jalan di Kota Makassar yang sebagai ibukota Provinsi Sulsel merupakan wujud dari kesadaran nasional. Kita khususnya pemkot Makassar telah member  makna terhadap perjuangan para pahlawan nasional bangsa kita yang di khususkan kepada H. Padjonga Daeng Ngalle. Lanjut dikatakan pemerintah kabupaten takalar bersama masyarakat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Walikota Makassar dan Pimpinan DPRD Kota Makassar dalam penetapan jalan ini.

Walikota Makassar Muh. Ramdhan Pomanto dalam sambutannya mengatakan pihaknya berharap dengan penggunaan nama pahlawan sebagai nama jalan, dimana jalan Padjonga Daeng Ngalle merupakan jalan baru yang menggantikan nama Jalan Kakatua. Penggunaan  nama jalan pahlawan ini merupakan penghargaan kepada para pahlawan kita terutamanya para pahlawan yang ada di Sulawesi selatan karena jika kita ingin dihargai oleh bangsa lain maka kita harus menghargai para pahlawan dan sejarah kita.

 

Dok. Humas & Protokol)

Telah berlangsung sosialisasi Kelembagaan dan penyampaian Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI Kab. Takalar di Aula Pertemuan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Kab. Takalar diselenggarakan oleh Dewan pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Kab. Takalar dibuka secara resmi Sekretaris KORPRI Kab. Takalar Ridwan S. Buana,M.Si mewakili Sekda Takalar selaku Ketua KORPRI Kab. Takalar. Rabu, 08 Nopember 2017.

Sosialisasi berlangsung selama sehari diikuti sebnyak + 60 orang dari unsure SKPD Se Kab. Takalar. Dengan Dasar bahwa KORPRI sebagai wadah berhimpunnya PNS/ASN merasa perlu memberikan ruang sebagai tempat konsultasi dan layanan bantuan hukum bagi sesama ASN yang rentang bermasalah di bidang hukum. Olehnya itu lahirnya LKBH melalui peraturan Bupati Takalar nomor 419 tahun 2015 tentang penyelenggaraan pelayanan konsultasi dan bantuan hukum kepada anggota KORPRI Lingkup Pemda Takalar. Dengan maksud dan tujuan dari sosialisasi ini dimaksudkan mensosialisasikan keberadaan LKBH Takalar sekaligus bertujuan memberikan pemahaman akan pentingnya kesadaran hukum bagi ASN.

Sekretaris KORPRI Kab. Takalar saat membuka secara resmi sosialisasi tersebut menjelaskan bahwa tujuan dari Kelembagaan LKBH ini yaitu mewujudkan visi dan misi KORPRI di bidang kesejahteraan dalam rangka membantu Anggota KORPRI untuk memperoleh perlindungan, mewujudkan pemberian bantuan hukum yang baik kepada Anggota KORPRI/ASN. Dengan tujuan pokok memberikan konsultasi hukum bagi anggota KORPRI/ASN Takalar yang menghadapi masalah hukum, melakukan kajian hukum dan sosialisasi dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum. Sekretaris KORPRI Kab. Takalar mengharapkan agar Anggota KORPRI/ASN dapat memahami tanggungjawab dan tupoksinya masing-masing agar dapat terhindar dari masalah hukum.

Yang membawakan materi dalam sosialisasi tersebut Sekda Takalar DR. Ir. H. Nirwan Nasrullah,M.Si dan Anggota Forkopimda Kab. Takalar.

 

(Dok. Humas & Protkol)

Bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar, telah berlangsung Sosialisasi Ombudsman yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Selatan kerjasama Pemda Takalar melalui bagian Tata Pemerintahan Setda. Kab. Takalar. Pembukaan Sosialisasi diresmikan oleh Asisten I Pemerintahan Setda. Kab. Takalar H. Basri Sulaiman, SE.,MM mewakili Bupati Takalar dihadiri Kepala Perwakilan Ombudsman RI Prov. Sul-Sel, Kabag. Tata Pemerintahan Setda. Takalar, para Camat dan Lurah/Kades di Kab. Takalar. Selasa, 07 Nopember 2017.

Subhan selaku Kepala Perwakilan Ombudsman RI Prov. SulSel dalam sambutannya menjelaskan secara singkat bahwa Ombudsman merupakan lembaga Negara yang melaksanakan tugas untuk mencegah maraknya korupsi. Peran Ombudsman RI untuk penguatan integritas birokrasi dalam rangka pencegahan maladministrasi dan korupsi.

Sementara itu, Asisten I Pemerintahan Setda. Kab. Takalar dalam sambutannya mengatakan diantaranya bahwa tujuan dari Ombudsman ini berdasar pada pada UU No.37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI dan UU No. 25 tahun 2009 tentang pelayanan public, sebagai mitra pemerintah untuk memperkecil hal-hal yang bisa menyimpang dalam persoalan pelayanan public yang dapat merugikan bagi penyelenggara Negara baik pusat sampai ke tingkat daerah sehingga proses administrasian mereka di bawah naungan Ombudsman dapat diberikan petunjuk yang sudah memungkinan terjadi maladministrasi.

Lanjut dijelaskan, Ombudsman RI Prov. Sul-Sel menyelenggarakan sosialisasi ini dengan tujuan menjelaskan bagaimana menyikapi dan mengingatkan hal-hal penyimpangan yang akan mungkin terjadi baik di desa,kelurahan maupun di kecamatan.

Di akhir sambutannya Beliau Berharap kepada para peserta untuk mengikuti secara seksama sosialisasi Ombudsman ini untuk menjadi bekal cikal ke depan sehingga dapat diimpelementasikan di desa, kelurahan dan kecamatan masing-masing agar tidak terjadi maladministrasi.

 

(Dok. HUmas & Protokol)

Wakil Bupati Takalar H. M. Natsir Ibrahim, SE hadiri rapat paripurna DPRD Kab. Takalar dalam rangka pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD TA. 2018. Bertempat di Ruang Paripurna Lantai II Kantor DPRD Kab. Takalar. Acara dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kab. Takalar H. M. Jabir Bonto, SE.MM. Senin, 06 November 2017.

Wakil Bupati Takalar dalam membacakan sambutannya mengatakan diantaranya bahwa rancangan APBD ini menurut hemat beliau merupakan moment tersendiri karena merupakan rancangan APBD yang terakhir dalam masa jabatan selaku Bupati dan Wakil Bupati takalar dan telah dapat dirampungkan penyusunannya dan diserahkan pada hari ini kepada Anggota DPRD Kab. Takalar. Hal ini sebagai wujud komitmen selaku Bupati dan Wakil Bupati untuk menuntaskan seluruh tugas dan tanggung jawab sampai batas akhir masa jabatan.

Lanjut dijelaskan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD tahun 2018 ini, sebagaimana yang diatur dalam peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2017 tentang pedoman penyusunan Anggaran pendapatan dan belanja derah Tahun 2018 bahwa dalam hal daerah melaksanakan pemilihan Kepala daerah tahun 2017 dan/atau dokumen rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) berakhir, penyusunan prioritas daerah dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018 yang memuat arah kebijakan dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah (RPJPD), program prioritas nasional dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP), program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah dan memperhatikan visi, misi, program kepala daerah terpilih, serta mempedomanui peraturan daerah mengenai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Berdasarkan mekanisme penyusunan perencanaan RAPBD Tahun Anggaran 2018, maka telah ditetapkan Peraturan Bupati Takalar Nomor 13 Tahun 2017 tentang RKPD tahun 2018 yang dituangkan dalam kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2018 dan prioritas dan PPAS yang telah disepakati bersama antara pihak eksekutif dan legislative pada tanggal 3 November 2018, begitu pula hasil-hasil Musrembang, pokok-pokok pikiran legislative, aspirasi masyarakat, kinerja masa lalu dan aspirasi masyarakat dengan mempertimbangkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan pada tahun sebelumnya serta permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam tahun ini.

Turut hadir dalam rapat tersebut, wakil Ketua dan Anggota DPRD Kab. Takalar, Para Anggota Forkopimda, para Pimpinan OPD Lingkup Pemda Takalar, para Kabag setda. Dan para Camat di Kab. Takalar. 

 

(Dok. Humas & Protokol)

Sebanyak 9 orang dari Anggota DPRD Pansus Provinsi Sulawesi Selatan melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) di Kabupaten Takalar. Rombongan Kunker diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Kab. Takalar DR. Ir. H. Nirwan Nasrullah, M.Si mewakili Bupati Takalar di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar. Dihadiri Komisi II DPRD Kab. Takalar, Kadis Kesehatan, Kabag. Hukum Setda, Perwakilan BPKAD Kab. Takalar, serta Perwakilan Dinas Pendidikan Kab. Takalar. Jum’at, 03 Nopember 2017.

Ir. H. Imbar Ismail, SE.,MM.,MH selaku ketua Tim rombongan kunker menjelaskan maksud dan tujuan dari Kunjungan kerja tersebut untuk menambah masukan atau saran dari pemerintah daerah, khususnya di Kab. Takalar untuk pembahasan Ranperda di DPRD Prov. SulSel tentang perubahan atas Perda nomor 9 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum.

Sekda Takalar dalam sambutan penerimaannya menjelaskan tentang pencapaian yang diraih Pemda Kab. Takalar baik di bidang pertumbuhan ekonomi, ingkanperkapita, tingkat penurunan kemiskinan, implasi dan juga di bidang pertanian dan perikanan terus mengalami peningkatan.

Lanjut dilaporkan pula dibidang pendidikan gratis dan kesehatan di Kab. Takalar tetap berjalan.

Selain itu Sekda juga melaporkan bahwa untuk pelaksanaan APBD tahun 2017 sedang berjalan dan sekarang telah disusun Bartarkor BPS untuk tahun 2018. Oleh karena itu, pemda Takalar juga berharap ada bantuan-bantuan ke Takalar baik dalam bentuk fisik maupun dalam bentuk keuangan yang selama ini tetap pemda Takalar terima.

Di akhir sambutan penerimaannya, Sekda selaku Pemda Takalar berharap dengan adanya Kunker dari DPRD Pansus ini, mendapatkan masukan atau saran untuk pembahasan Ranperda yang akan diselenggarakan di DPRD Prov. SulSel. Dan berterima kasih pula karena telah memilih Kabupaten Takalar sebagai lokasi Kunker.

 

(Dok. Humas & Protokol)

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pengurusutamaan Gender di Daerah pemerintahan Kab. Takalar, Pemerintah Menerbitkan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 sebagai perubahan Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Perlaksanaan Pengurusutamaan Gender di Daerah. Jelas Sekda Takalar DR. Ir. H. Nirwan Nasrullah, M. Si mewakili Bupati Takalar dalam membuka pertemuan Teknis Penguatan Kelembagaan Pengurusutamaan Gender Sektor SKPD Lingkup Pemkab Takalar di Aula Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBP dan PA), Selasa, 24 Oktober 2017.

Kepala Dinas PPKBP dan PA dalam laporannya mengatakan bahwa kegiatan ini berlangsung selama sehari dengan jumlah peserta + 50 orang terdiri dari para Kasubag Perencanaan atau yang menangani Perencanaan pada SKPD dan Kecamatan serta Kepala UPTD Dinas PPKBPPPA Kab. Takalar. Lanjut dilaporkan dalam upaya percepatan pelembagaan Pengurusutamaan Gender di seluruh SKPD dibentuk Pokja PUG dan Fokal Point SKPD, dimana anggota Pokja PUG adalah seluruh kepala/pimpinan SKPD dan Kepala Bappeda sebagai Ketua Pokja yang ditetapkan dengan keputusan Bupati, sedangkan untuk tim Fokal Point terdiri dari pejabat yang membidangi tugas perencanaan atau program yang pada dasarnya kedua tim mempunyai tugas memfasilitasi pelaksanaan pengurusutamaan Gender baik di lingkup SKPD maupun di lingkup Kab. Takalar.

Sekda Takalar dalam membacakan Sambutannya mengatakan bahwa Pengarusutamaan Gender adalah suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui kebijakan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan diberbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan. Dijelaskan pula PUG merupakan strategi atau pendekatan dalam pembangunan yaiytu strategi yang mengintegrasikan permasalahan, pengalaman dan kebutuhan baik perempuan maupun laki-laki dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi terhadap seluruh kebijakan dan program pembangunan baik di bidang aspek politik, ekonomi dan sosial.

Lanjut dikatakan kondisi perempuan secara umum dalam berbagai sektor pembangunan masih tertinggal, dalam Gender Development Index (GDI) dan gender Empowerment Measurment (GEM) menunjukkan masih adanya kesenjangan gender antara perempuan dan laki-laki dengan kondisi perempuan yang masih tertinggal. Fakta inilah yang membuat perhatian pemerintah terhadap penyelesaian masalah pemberdayaan kaum perempuan semakin serius agar tercapainya adanya kesetaraan Gender.

Diakhir sambutannya beliau menjelaskan bahwa pada Permendagri Pemerintah Daerah berkewajiban Menyusun Kebijakan program dan kegiatan pembangunan responsive gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Daerah atau RPJMD, rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD, Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsive gender dilakukan melalui analisis gender dengan menggunakan metode Gender Analisis Patway (GAP), hasil analisis ini dituangkan dalam penyusunan GBS.

 

(Dok. Humas & Protokol)

Wakil Bupati Takalar H. M. Natsir Ibrahim, SE telah membuka secara resmi Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi pengawasan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan Lingkup Pemerintah Daerah Kab. Takalar di Aula Grand kalampa Hotel Takalar dihadiri para Anggota Forkopimda, Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Sul-Sel, Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PAN RB Republik Indonesia, Ketua STIA LAN Makassar, para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (POD) Kab. Takalar, Inspektur Inspektorat Prov. Sul-Sel dan Inspektur Inspektorat Kab. Takalar. Kamis, 26 Oktober 2017.

Inspektur Inspektorat selaku Penyelenggara melaporkan bahwa rapat ini berlangsung selama 2 hari dari tanggal 26 s/d 27 Oktober 2017 dengan jumah peserta + 60 orang terdiri dari Kepala pengelola admin LHKPN dan LHKSN lingkup pemda Takalar di Lingkup SKPD Sekab. Takalar, serta para bendaharawan POD se Kab. Takalar, dengan Latar belakang diadakannya rapat ini adalah sehubungan dengan Presiden RI pada rapat kerja evaluasi pelaksanaan pengawasan tahun lalu bahwa AFIF harus mampu mengawal pemerintahan daerah menjadi lebih akuntabel, lebih transparan dan bebas dari sanksi administratif maupun sanksi pidana, bagaimana memperdayakan AFIF secara maksimal dengan melakukan langkah-langkah perbaikan dan mewujudkan AFIF independen serta memperkuat orientasi pengawasannya, AFIF mengambil serta peranan pengaduan masyarakat melalui kerjasama dengan aparat penegak hukum.

Dengan dasar pelaksanaan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang  pemerintahan daerah, UU nomor 20 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, Peraturan Pemerintahan Nomnor 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern pemerintahan dan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah. Tujuannya untuk meningkatkan koordinasi antar organisasi Pemerintah daerah dengan aparat pengawas internal pemerintah serta jajaraan instansi vertical di lingkup pemerintah Kab. Takalar.

Wakil Bupati Takalar dalam sambutannya mengatakan bahwa Beliau menyambut baik dan member apresiasi yang positif terhadap pelaksanaan rapat koordinasi pengawasan daerah ini karena merupakan wujud komitmen yang kuat melaksanakan tata kelola kemeperintahan yang baik, khususnya terwujudnya pelaksanaan pengawasan yang efektif dan berdaya guna.

Beliau berharap aparat pengawasan internal pemerintah dapat menjadi lini terdepan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan di lingkungan pemerintahan daerah, dengan menjalankan fungsi deteksi dini sehingga berbagai masalah dapat dicegah sebelum menjadi permasalahan yang mengarah pada indikasi terjadinya korupsi, selain itu aparat pengawasan internal pemerintah harus menjalankan fungsinya sebagai katalisor dalam upaya peningkatan efiensi penyenggaraan pemerintahan di daerah. Dan dengan melalui rapat koordinasi ini diharapkan para peserta kiranya merumuskan secara komprehensif kebijakan-kebijakan mendasar di bidang pengawasan yang mampu mendorong dan menghadirkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dengan mempertahankan dan menambah torehan berbagai kemajuan yang telah dicapai pemerintah daerah Kab. Takalar.

 

(Dok. Humas & Protokol)

Asisten III Setda. Kab. Takalar Drs. H. Muh. Ridwan Rahim mewakili Sekda Takalar membuka secara resmi Dialog Kepemudaan Milad 53 Himpunan Pelajar Mahasiswa Takalar (HIPERMATA) dan Sumpah Kepemudaan. Dihadiri Anggota Hipermata. Bertempat di Baruga Kr. Baine. Rabu, 25 Oktober 2017.

Tema yang diangkat dalam dialog tersebut adalah “Pemuda Profuktif, Pemuda kreatif bersama memajukan Takalar” diikuti sebanyak + 30 orang peserta terdiri dari Mahasiswa Hipermata di Kab. Takalar.

Asisten III Setda. Kab. Takalar dalam sambutannya mengatakan bahwa pemuda merupakan masa depan bangsa yang dapat membuat Negara kita maju. Sehingga tantangan ke depan adalah bagaimana cara pemuda/pemudi bisa menciptakan lapangan kerja.

Pada kesempatan yang sama Beliau selaku Pemda Takalar sangat mengapresiasi atas terselenggaranya acara ini dan jangan ada dualism dalam kepemimpinan Hipermata.

 

(Dok. Humas & Protokol)

Social Facebook

Social Twitter

Alamat Kantor

Jalan Jend. Sudirman No. 26 Takalar 92212
Telp. (0418) 21116, 21132
Fax. (0418)21105
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.